GELORA.CO - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono meminta ASN DKI memanfaatkan momentum pemberlakuan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) 50 persen untuk menabung dan membeli kendaraan listrik.
Heru menjelaskan tiap ASN DKI mendapatkan tunjangan transportasi dan selama pemberlakuan WFH 50 persen angkanya tidak berkurang. Menurut dia, uang itu bisa dimanfaatkan untuk membeli kendaraan listrik.
"Dibeliin. Cicil, dong, motor listrik," ujar Heru Budi di kantornya, Kamis, 24 Agustus 2023.
Meski menyarankan ASN DKI membeli kendaraan listrik, Heru menyebut tidak ada paksaan dari pihak Pemprov DKI.
Heru menuturkan peralihan dari kendaraan berbahan bakar fosil ke kendaraan bertenaga listrik ini diharapkan dapat membantu mengatasi masalah polusi udara Jakarta. "Sebenernya, kan, gini, teman-teman (ASN), kan, punya kemampuan. Jadi uang itu bisa digunakan sebagai cicilan untuk membeli kendaraan yang berbahan bakar baterai," ujarnya.
WFH Atasi Polusi Udara, Kemenko Marves: Kita Enggak Mau Orang Ketemu Udara Kotor
Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi atau Kemenko Marves mengungkapkan kebijakan work from home (WFH) sebagai salah satu cara mengatasi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya.
Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves Rachmat Kaimuddin mengonfirmasi kondisi udara di Jakarta dan sekitarnya tengah tidak baik. Oleh sebab itu, pemerintah berfokus menjaga kesehatan masyarakat.
"Kami mengusahakan agar masyarakat kita tidak terpapar secara langsung dengan udara-udara yang kurang sehat tadi. Bagaimana caranya? Satu, bisa dengan work from home," kata Rachmat dalam Konferensi Pers Penanganan Udara secara virtual pada Kamis, 24 Agustus 2023.
Dia menuturkan, sudah ada peraturan mengenai WFH dari Pemerintah Daerah atau Pemda DKI Jakarta. Selain itu, kata Rachmat, ada juga Instruki Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2023 yang menyarankan bekerja dari rumah.
Lebih jauh, dia mengungkapkan meski ada kesamaan dengan zaman Covid-19 ketika lockdown dan WFH diterapkan, Rachmat menilai ada perbedaan secara fundamental. Dia menjelaskan, saat pandemi Covid, pemerintah tidak ingin orang yang satu bertemu orang lainnya karena risiko paparan virus.
"Kalau yang ini, kita nggak mau orang ketemu udara kotor," ujar Rachmat.
Jadi, lanjut dia, bukan berarti pemerintah tidak ingin masyarakan melakukan mobilitas. "Kita coba memberikan landasan kepada perusahaan atau organisasi untuk bisa mengurangi karyawannya yang terpapar (polusi udara)," tutur dia.
Pada kesempatan itu, Rachmat juga mengungkapkan cara lain pemerintah dalam mengatasi polusi udara di Jakarta dan sekitarnya, termasuk imbauan penggunaan masker hingga mendorong penggunaan kendaraan umum.
Sumber: tempo